Beranda > Lembar Kajian > PRO-KONTRA PIDANA MATI BAGI KORUPTOR

PRO-KONTRA PIDANA MATI BAGI KORUPTOR

Dalam hukum positif Indonesia dikenal pidana mati sebagai pidana tertinggi, yakni dalam Pasal 10 KUHP. Secara yuridis formal, selain dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam KUHP itu sendiri, pidana mati juga dikenakan terhadap pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika, pelaku tindak pidana korupsi serta dikenal dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Tetapi, seruan pembela HAM juga semakin menguat dengan menuntut dihapuskannya pidana mati di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimanakah tingkat urgensi pidana mati kini bagi hukum Indonesia, khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi?

Forum Debat LK2 kali ini menampilkan Tim Pro, yakni Rangga Sujud, Yosua Yosafat dan Gede Aditya, dan Tim Kontra, yakni Damian Agatha, Derry Patra dan Frederick Angwyn; memaparkan argumentasinya masing-masing secara beregu mengenai urgensi pidana mati bagi koruptor. Acara ini dibawakan oleh Ikhsan Kamil dan dimoderatori oleh Agung Pratama yang kemudian memberikan kesempatan kepada Tim Pro untuk pertama kali menyampaikan argumennya.

Pembicara pertama dari Tim Pro, Rangga Sujud menyampaikan pendapatnya bahwa ia setuju dengan pidana mati bagi koruptor dalam hukum positif Indonesia dengan syarat pengadilan di Indonesia dibersihkan sehingga tidak terjadi ketidakadilan dengan dijatuhkan hukuman pidana ini. Menurutnya, pengadilan harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan keadilan. Sebab, koruptor adalah pengkhianat negara yang merusak sistem perekonomian Indonesia dan berdampak fatal pada pembangunan. Koruptor adalah pelaku pelanggaran HAM berat sehingga pantas dihukum mati.

Kemudian pendapatnya disanggah oleh Tim Kontra melalui pembicara pertamanya, Damian Agatha. Menurut Agatha, pernyataan pembicara Tim Pro tidaklah masuk akal, karena menginginkan pidana mati berlaku dalam hukum positif Indonesia, namun dengan syarat pengadilan di Indonesia telah bersih. Kedua hal tersebut bertentangan, sebab pada kenyataannya pengadilan Indonesia saat ini belum dapat dikatakan bersih karena masih ada makelar-makelar kasus yang berkeliaran dari pengadilan yang satu ke pengadilan yang lain. Dengan demikian, pidana mati seharusnya dihapuskan dari hukum positif Indonesia saat ini, dan dimunculkan kembali kelak ketika pengadilan Indonesia telah bersih.

Pendapat Tim Pro diperkuat oleh pembicara kedua, Yosua Yosafat yang berargumen bahwa pidana mati adalah pidana yang paling efektif saat ini. Ia membandingkan pidana mati sebagai pidana yang langsung menghilangkan nyawa pelaku sehingga keadilan langsung tercipta; dengan pidana penjara yang kini disalahgunakan. Ia mencontohkan Artalita Suryani yang melakukan “renovasi” terhadap selnya yang mewah seperti kamar hotel. Lagipula, pelaku yang dipenjara justru dapat membangun jaringan untuk melakukan kejahatan berikutnya dari dalam penjara. Dengan demikian kita masih membutuhkan pidana mati.

Hal tersebut kemudian dibantah oleh Derry Patra, selaku pembicara kedua dari Tim Kontra. Ia menyatakan bahwa cepat atau lambat pidana mati akan dihapuskan. Selain itu, salah apabila dikatakan pidana mati adalah pidana yang paling efektif. Pidana mati itu gagal memberikan efek jera, karena berdasarkan kenyataan kini korupsi masih merajalela dan sulit diberantas meski sudah ada pidana mati. Bahkan presiden kita juga menegaskan bahwa pidana mati tidak efektif. Selain itu, pidana mati bagi koruptor juga hanya untuk hal-hal tertentu saja dan sulit dijatuhkan bagi kasus-kasus yang ada.

Kemudian, pendapat tersebut dilanjutkan oleh Gede Aditya sebagai pembicara ketiga dari Tim Pro, yang menjelaskan mengenai pidana mati dari segi teoritis dan filosofis bahwa pidana mati masih berlaku secara yuridis formal. Tidak benar bahwa pidana mati melanggar HAM. Bahkan MK sendiri menyatakan hal tersebut. Juga UU Peradilan HAM No. 26 tahun 2000 mencantumkan pidana mati. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat masih membuat berbagai produk legislasi yang mencantumkan hukuman mati sebagai pidananya. Dengan kata lain, rakyat pun masih menginginkan adanya pidana mati.

Secara garis besar, ada tiga teori mengapa kita membutuhkan pidana mati. Pertama, teori pembalasan, yakni untuk menyeimbangkan hak-hak dalam masyarakat. Kedua, teori perbaikan sebagai upaya represif. Ketiga, teori efek jera sebagai upaya preventif agar terjadi penurunan tingkat kriminalitas dan perbuatan jahat dapat diberantas.

Kemudian, disusul pendapat dari pembicara ketiga Tim Kontra, yaitu Frederick Angwyn yang menyanggah pendapat Gede Aditya. Ia menyatakan bahwa apabila hukuman mati hanya menginginkan timbulnya efek jera, maka pelaku harus dihukum di depan umum sesadis mungkin. Namun, kenyataannya kini pelaksanaan pidana mati justru tanpa adanya publikasi yang jelas dalam media massa. Bahkan eksekutor pidana mati dalam regu tembak saja tidak mengalami teror dengan mencabut nyawa terpidana mati, tidak seperti algojo pada zaman dahulu. Tidak timbulnya teror ini disebabkan tidak diketahuinya secara pasti dari mana datangnya peluru yang membunuh sang terpidana mati. Oleh sebab itu, pidana mati sangat tidak efektif.

Dalam sesi berikutnya, dilontarkan berbagai pandangan yang menyanggah argumentasi keenam pembicara, baik oleh forum sendiri maupun keenam pembicara. Agatha memberikan sanggahan bahwa dua argumen yang diberikan oleh dua pembicara Tim Pro justru saling bertentangan, karena pembicara pertamanya menyatakan pidana mati disetujui untuk tetap dilakukan dalam hukum positif asalkan pengadilannya bersih, tetapi pembicara ketiga justru berkata bahwa kelak pidana mati akan dihapuskan. Agatha juga bertanya-tanya, apakah pembicara ketiga berada di sisi Pro atau Kontra, karena argumennya hanya memaparkan segi teoritis dan filosofis saja.

Pembicara Tim Pro menyatakan bahwa meskipun ada pertentangan dalam argumen-argumen mereka, tetapi masih ada hal-hal lain yang bisa diperdebatkan. Selain itu, pembicara ketiga menyatakan posisinya dalam forum debat ini sebagai tim pro, karena ia percaya kepada legislator pilihan rakyat yang berpendapat hukuman mati masih dibutuhkan, sehingga ia mengikuti juga pendapat legislator tersebut.

Unduh Lembar Kajian ini selengkapnya di

http://www.4shared.com/document/CFZUYVH4/Lembar_Kajian_8_Pro_Konta_Pida.html

About these ads
Kategori:Lembar Kajian
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: