Beranda > Materi Diskusi, Tulisan Bebas > Negara dalam Kehidupan Beragama, Peraturan Perundang-undangan dan Realita

Negara dalam Kehidupan Beragama, Peraturan Perundang-undangan dan Realita

Oleh Prakoso Anto Nugroho

Disampaikan dalam Diskusi Rutin LK2 18 Februari 2010

Aspek kehidupan masyarakat diatur oleh sebuah peraturan yang diterapkan oleh petinggi dari masyarakat tersebut baik oleh negara tempat masyarakat tersebut berada maupun oleh petinggi adatnya. Aspek – aspek yang diatur oleh negara misalnya adalah aspek kehidupan ekonomi sosial dan kebudayaan,misalnya di Indonesia mengatur demikian. Adapun hal lain yang diatur oleh Negara kita yaitu mengenai kehidupan beragama. Dalam hal ini diatur di dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi:
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain diatur di dalam konstitusi yang tertuang pada pasal 29 tersebut,pemerintah juga mengukuhkan pengaturan mengenai pengaturan tentang kehidupan beragama pada UU 1/PNPS/1965 penodaan agama Pada undang – undang tersebut hanya menjelaskan bahwa setiap keagamaan yang menyimpang akan ditindak dan digolongkan pada kasus pidana. Pada pasal 1, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu. “ melakukan penafsiran tersebut pada pasal diatas mengandung makna yang ganda dan rancu. Penafsiran suatu agama yang dianut oleh seseorang memang dapat berbeda – beda dan pasal 29 UUD 45 memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menganut kepercayaan yang sesuai dengan keyakinannya. Bukankah ini saling bertentangan?

Dari pembukaan singkat diatas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Negara pada kehidupan beragama cukup besar. Negara menjamin kebebasan memeluk agama di dalam konstitusi tetapi membatasi kepercayaan masyarakat pada uu penodaan agam. Di dalam uu ini terdapat unsure yang memiliki muatan bahwa seseorang dilarang melakukan  kegiatan peribadatan yang menyimpang dari agama yang bersangkutan. Disini terlihat bahwa ada pembatasan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat karena masyarakat dibatasi harus melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang ditentukan. Misalnya pada agama X mengharus melakukan proses ibadah berua Y , tetapi orang tersebut melakukan peribadatan berupa Z maka Negara turt ikut campur dan bahkan memvonis bersalah pada orang tersebut,bagaimana jika pross Z tersebut memang yang dipercayai oleh orang tersebut,bukankah ini bertentangan dengan konstitusi yang membebaskan masyarakat untuk menganut agama dan kepercayaannya masing – masing . Disinilah letak dualism dan pertentangan pengaturan terhadap kehidupan beragama bagi masyarakat Indonesia, dimana salah satu peraturan membebaskan da satu yang lain melarang kepercayaan masyarakat. Apa kah hal ini bertentangan dengan HAM? Dimana hak untuk hidup dengan kepercayaan mereka dibatasi dan dilarang oleh Negara? Apakah Negara berhak mengatur kehidupan beragama sejauh ini atau Negara hanya berhak untuk menjamin ketersediaan fasilitas peragamaan yang layak ?

Dampak apa yang dapat timbul dari pengakuan kepercayaan yang dipahami oleh masyarakat Indonesia yang plural? Akan kah membawa dampak separatism di daerah – daerah karena pengekangan ini?

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: