Beranda > Lembar Kajian > Negara dalam Kehidupan Beragama, Peraturan Perundang-undangan dan Realita

Negara dalam Kehidupan Beragama, Peraturan Perundang-undangan dan Realita

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa seperti bunyi pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Ayat (2) pasal tersebut kemudian menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Bagaimana kelanjutan pasal tersebut? Diskusi Rutin LK2 yang berlangsung tanggal 18 Februari 2010 pukul 14.00-15.30 WIB, berusaha menjabarkan kembali keberlakuan peraturan perundang-undangan yang ada, mencoba menelaah relevansinya dengan kehidupan beragama saat ini.

Diskusi diawali dengan pembahasan singkat oleh Prakoso Anto Nugroho tentang peraturan perundang-undangan yang dirasa kurang sesuai dengan alam keberagaman saat ini. Undang-undang no 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama merupakan fokus utama bahasan. Sebagian peserta menganggap UU tersebut (yang sesungguhnya merupakan penetapan Presiden) inkonstitusional dan bertentangan dengan pasal 29 ayat (2). Pihak yang menganggap UU tersebut bermasalah juga menyertakan argumentasi lain, melalui perspektif HAM. Mereka menganggap bahwa UU tersebut tidak sesuai dengan Article 18 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat serta agamanya, serta menjalankan agama serta kepercayaannya. Dengan diratifikasinya deklarasi tersebut menjadi UU no 39 tahun 1999, maka UU no 1 tahun 1965 sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, terutama mengenai sanksi pidana (pasal 156a KUHP)  yang melekat dalam UU tersebut. Pihak ini juga mengemukakan peran Negara yang seharusnya menjadi fasilitator dalam penyelenggaraan peribadatan, bukan justru menjadi “hakim” sesat atau tidak yang justru menebalkan tembok mayoritas dan minoritas serta menggiring kepada diskriminasi dan separatisme.

Pihak lain dalam diskusi tersebut berpendapat bahwa pada esensinya, UU ini bermaksud baik, yaitu mencegah adanya penistaan dan penodaan agama-agama yang diakui oleh Negara. Hal ini dilakukan semata-mata demi mencegah hal-hal buruk yang kemungkinan akan datang apabila aliran menyimpang tumbuh subur, seperti rusaknya moral bangsa, tindak pidana,hingga aksi main hakim sendiri. Oleh karena itulah, keberadaan Negara sebagai penengah sangat dibutuhkan demi menjaga stabilitas sosial yang ada di masyarakat.

Walaupun tidak mencapai kesimpulan, namun diskusi berjalan sangat menarik dan mengalir. Diskusi ini diputuskan akan dilanjutkan dalam Forum Debat yang akan dilaksanakan 2 minggu kemudian.

download Lembar Kajian ini selengkapnya di http://www.4shared.com/file/224608411/3681c901/Lembar_Kajian_1_Negara_dalam_K.html

Kategori:Lembar Kajian
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: