Beranda > Lembar Kajian > Ruu Peradilan Agama Tentang Nikah Siri, Poligami, Dan Kawin Kontrak: Kebutuhan Atau Masalah?

Ruu Peradilan Agama Tentang Nikah Siri, Poligami, Dan Kawin Kontrak: Kebutuhan Atau Masalah?

Permasalahan nikah siri saat ini menjadi topik yang hangat dibicarakan di Indonesia. Hal ini berkenaan dengan adanya niat pemerintah untuk memberikan hukum yang tegas terhadap pernikahan siri, yang telah diwujudkan dalam rancangan undang-undang tentang perkawinan. Di dalam RUU ini, pelanggaran terhadap kaidah hukum yang dirumuskan dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara. Tetapi, Munculnya RUU ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Apakah dibuatnya RUU ini merupakan tindakan yang efektif atau sebaliknya? Dan bagaimana pula ketiganya diatur dalam sistem hukum negara kita ?

Pembahasan Kelompok Diskusi Analisis Ilmiah (Kedai) kali ini membahas RUU Peradilan Agama, dipandu oleh Agung Pratama (2009) selaku moderator dengan 3 orang narasumber, yakni Ibu Neng Djubaedah, S.H.,M.H ( dosen hukum Islam FHUI ); Ibu Tien Handayani Nafi, S.H.,M.Si ( dosen sosiologi hukum FHUI ); dan Derry Patra Dewa ( mahasiswa FHUI angkatan 2008).

Pembicara pertama, Ibu Neng Djubaedah, S.H., M.H., mengawali diskusi dengan memberikan penjelasan mengenai nikah siri. Menurut beliau, kini telah terjadi pergeseran makna dari nikah siri. Menurut Hukum Islam, nikah siri adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai hukum Islam. Perkawinan seperti ini, dilarang dalam hukum Islam dan disamakan dengan zinah. Bahkan menurut beliau, Umar bin Khatab pernah berkata jika perkawinan seperti itu masih diteruskan maka akan dihukum rajam. Namun kini yang diketahui masyarakat adalah bahwa nikah siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal  2 ayat (1) UU No. 1/1974). Dalam Hukum Islam, rukun-rukun pernikahannya adalah seorang wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Apabila aspek tersebut terpenuhi, nikah siri tetap dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah digariskan dalam agama meskipun belum dicatatkan dalam pencatatan sipil. Namun dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974, terdapat aturan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu meskipun pernikahannya telah sah secara agama, pencatatan juga perlu dilakukan. Beliau mengutip perkataan Prof Bagir Manan, bahwa perkawinan adalah peristiwa hukum dan pencatatan adalah peristiwa penting, maka sanksi pidana seperti dalam pasal Pasal 143 RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah, dipidana dengan pidana denda  paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”adalah berlebihan. Sanksi Adminisrasi sesungguhnya sudah cukup.

Masalahnya, saat ini nikah siri kerap disalahgunakan oleh beberapa kalangan masyarakat. Hal ini pun juga disepakati oleh Ibu Tien Handayani Nafi, S.H., M.Si yang menyatakan bahwa dilihat dari segi sosiologis, umumnya mereka tidak melakukan pencatatan atas nikah sirinya dengan maksud sembunyi di mata hukum. Selain itu, nikah siri membuka kesempatan untuk poligami. Namun terdapat beberapa alasan lain mengenai mengapa orang tidak mencatatkan pernikahannya, di antaranya biaya yang mahal untuk memanggil pegawai KUA sehingga masyarakat golongan bawah enggan mengeluarkan biaya administrasi untuk mencatatkan perkawinannya; maupun letak KUA yang sangat jauh dari domisili mereka. Beliau juga mempertanyakan efektifitas RUU tersebut apabila jadi disahkan. Bagaimana metode penerapan RUU tersebut? Apakah dengan razia ke dalam perumahan? Lalu bagaimana dengan pembuktiannya? Bukankah mudah untuk mengelak dari tuduhan nikah yang tidak dicatatkan? Bagaimana pula dengan penampungan pelaku nikah yang tidak dicatatkan? Apakah akan disatukan dengan pelaku kriminal lain? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ibu Tien Handayani Nafi, S.H., M.Si ini menunjukkan belum siapnya pemerintah jika RUU ini benar-benar disahkan. Bahkan untuk pencatatan peristiwa hukum “legal” yang lain pun, yang tidak menimbulkan kontroversi seperti kelahiran dan perceraian, masih cukup sulit untuk diterapkan secara efektif, terutama di daerah.

Hal ini ditegaskan dengan adanya sebuah kasus yang dikemukakan oleh Derry Patra Dewa (2008) di sela-sela diskusi. Ia pernah menjadi saksi sebuah kasus di Jakarta barat, 300 anak tidak mempunyai akta kelahiran, kebanyakan dari mereka lahir dari anak-anak hasil perkawinan yang tidak dicatat. Alasan pertama, karena kantor catatan sipilnya jauh dari domisili mereka. Alasan lain adalah karena orang tuanya memiliki keinginan untuk bercerai. Apabila pernikahan mereka dicatat, proses untuk bercerai menjadi lebih sulit. Karena itu menurutnya, pencantuman sanksi pidana dalam RUU tersebut tidak efektif dan hanya menunjukkan kemalasan dari perancang undang-undang yang tidak menilik akar persoalan secara dalam. Padahal jika mereka mau membuka mata, persoalan besar dalam pencatatan perkawinan adalah akses, sosialisasi dan informasi.

Mengenai nikah yang tidak dicatatkan sebenarnya dalam Ps. 3 PP No.9/1975 tentang ketentuan pidana yang menyatakan bahwa barangsiapa yang tidak mencatatkan perkawinannya dikenakan denda sebanyak Rp 7.500,-. Namun peraturan yang ada tersebut bukannya diefektifkan, justru Pemerintah membentuk peraturan yang kefektifannya lebih dipertanyakan lagi.

Selain itu, pembahasan dilanjutkan mengenai kasus poligami. Sebenarnya baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan negara kita mengizinkan adanya poligami yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) UU No.1/1974. Adapun syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Namun, pada kenyataan tetap saja timbul ketidakadilan dalam prakteknya yang sering kali menyebabkan kaum wanita dan anak-anak merasa dirugikan. Karena itu dalam Pasal 15 PP No.10/1983 pada zaman Orde Baru menyatakan bahwa seorang PNS yang melakukan poligami atau yang menjadi istri selain istri pertama, akan langsung diberhentikan secara tidak hormat.

Berkaitan dengan kawin kontrak ( kawin mut’ah) sudah jelas tentu haram menurut hukum Islam karena dianggap sebagai pelacuran. Hal ini pun juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UU No.1/1974 yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

Dari diskusi Kedai tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminalisasi terhadap pernikahan yang tidak dicatat tidak dapat dilakukan. Selain resistensi dari masyarakat, belum siapnya pemerintah meng”eksekusi” peraturan ini menjadi alasannya. Namun begitu, sebagai warga negara yang baik hendaknya pencatatan pernikahan harus tetap dijalankan. Para narasumber memberikan beberapa solusi yang dapat memperbaiki masalah ini. Pemerintah hendaknya memberikan akses yang terjangkau bagi masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan. Kantor pencatatan sipil juga perlu disebarkan secara merata sehingga jarak tidak menjadi kendala bagi orang yang mau mencatatkan pernikahannya. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat juga penting supaya masyarakat mengetahui informasi mengenai perlunya pencatatan pernikahan, berhubung masih banyak orang yang belum mengetahui informasi mengenai pencatatan pernikahan khususnya di daerah. Sebagai penutup, Ibu Neng menambahkan bahwa pernikahan massal juga merupakan cara yang efektif untuk mengatasi masalah nikah siri..

(ADM/PMP/AM)

unduh Lembar Kajian ini selengkapnya di http://www.4shared.com/file/242174743/e7f28d9c/Lembar_Kajian_4_RUU_PERADILAN_.html

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: