Beranda > Materi Diskusi, Tulisan Bebas > APA YANG KAU CARI INSAN PERS INDONESIA? SUATU TINJAUAN MASALAH KEMERDEKAAN PERS INDONESIA YANG PRAGMATIS

APA YANG KAU CARI INSAN PERS INDONESIA? SUATU TINJAUAN MASALAH KEMERDEKAAN PERS INDONESIA YANG PRAGMATIS

Oleh Muhamad Reza Alfiandri

 

Dunia pers Indonesia kebablasan. Dengan senjata kebebasan persnya mereka seolah mempunyai kewenangan suprastruktur yang terlegitimasi, sehingga merasa berhak mengorek informasi dari siapapun terutama pejabat publik. Atas nama kebebasan memperoleh informasi publik, seorang insan pers merasa mempunyai hak menerobos masuk ke dalam wilayah yang sebetulnya termasuk wilayah privasi seseorang. Hal ini tentu saja menjadi sebuah ironi entah karena undang-undang memang memberikan legitimasi sekuat itu atau justru insan perslah yang menggunakan celah untuk melidungi diri dengan dalih dilindungi oleh undang-undang?

Istilah “Kebebasan Pers” sebenarnya dikonsepkan melalui suatu konklusi dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) UU No 40/1999 beserta penjelasannya, yang pada intinya menyatakan pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan dalam upaya mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dengan demikian, makna kebebasan pers menjadi luas seperti apa yang dipersepsikan oleh insan pers.

Dengan dalih kebebasan pers itu pula para insan pers enggan membawa permasalahan pers ke dalam ranah hukum pidana. Permasalahan pidana biasanya menyangkut Delik penghinaan kemudian dirumuskan secara khusus berupa pencemaran nama baik (Pasal 310 ayat (1) KUHP), pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP), fitnah (Pasal 311 KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP) dan penghinaan terhadap orang mati (Pasal 320-321 KUHP). Sementara untuk pertanggungjawaban perdata biasanya disangkutkan dengan Pasal 1365 jo. Pasal 1372 tentang perbuatan melawan hukum dengan penghinaan yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Akan tetapi hal tersebut selalu dibenturkan dengan UU No. 40/1999. Alasan insan pers tidak setuju persoalan pers ditarik ke delik pidana karena insan pers menganggap UU No. 40/1999 adalah bentuk lex specialis dari KUHP khususnya pencemaran nama baik. Tetapi menurut sebagian kalangan UU No. 40/1999 tentang Pers tidak disusun berdasarkan delik hukum pidana, sehingga dia tidak satu rumpun dengan undang-undang tentang KUHP.

Sebetulnya dalam mekanisme pers itu sendiri ada yang dinamakan dengan hak jawab bagi pihak yang dirugikan. Jadi seseorang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers tinggal menuliskan atau mengklarifikasi atau menyanggah pemberitaan terhadap dirinya untuk kemudian ditayangkan pada media yang bersangkutan. Setelah itu selesai perkara. Padahal pencemaran nama baik tidaklah mudah untuk diselesaikan. Yang menjadi masalah adalah pihak pers tidak peduli lagi dengan citra negatif yang ditimbulkan yang masih tersisa di masyarakat. Umumnya citra negatif itu tidak dapat segera hilang, tidak seperti pemberitaan itu ketika diturunkan di media massa yang sifatnya instan.

Banyak yang menilai pers Indonesia telah masuk kepada ruang liberal. Fenomena ini dapat dilihat lewat kegagalan pers mengatasi maraknya pornografi (contoh: terbitnya majalah Playboy, 2006), penyebaran berita yang provokatif, dan character assassination (pembunuhan karakter). Kita dapat melihat pemberitaan provokatif begitu mudahnya muncul di media seperti: Bush Babi Buta, Amerika Setan! atau berbagai gaya bahasa sarkastis yang mengibaratkan anggota DPR bagaikan ikan lele yang berebut kotoran, seringkali masih digunakan. Di sisi lain ada yang juga yang berpendapat bahwa kebablasan pers yang terjadi tercermin lewat membludaknya berita-berita yang tak mendidik, sehingga memberikan efek desktruktif terhadap kehidupan bermasyarakat. Semua itu tentunya terjadi dengan dalih kebebasan pers.

Dalam UU No 40/1999 sendiri tidak ada istilah kebebasan pers, yang ada hanyalah kemerdekaan pers seperti tercantum pada Pasal 2 UU No 40/1999 “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.” Ini artinya,  kemerdekaan pers bukan berarti pers merdeka dan bebas sebebas-bebasnya dalam menyajikan berita, melainkan juga harus diikuti dengan kesadaran akan pentingnya penyampaian berita yang santun, berkaidah jurnalistik, dan menjunjung supremasi hukum. Istilah kemerdekaan pers memang lebih tepat digunakan karena kemerdekaan pers dibingkai oleh prinsip moralitas, tanggung jawab, etika, dan hukum yang dijabarkan dengan Kode Etik Wartawan Indonesia. Hal ini harus dijadikan suatu pegangan bagi insan pers Indonesia untuk menjunjung tinggi kemerdekaan yang mereka dapatkan dari undang-undang.

Sudah seharusnya insan pers dapat memahami, bahwa kebebasan yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali harus satu paket dengan kewajibannya untuk menghormati hak warga negara Indonesia yang lainnya secara seimbang. Jangan sampai tujuan pers diperluas untuk menarik perhatian orang saja sehingga apa yang diberitakan menjadi tidak berkulitas sehingga tujuan pemberitaannya menjadi pragmatis. Walau bagaimanapun pers merupakan jendela dunia yang dapat membentuk suatu opini yang mempengaruhi banyak orang. Sudah saatnya insan pers mencintai profesinya ini dan membungkusnya dengan kebanggaan sehingga profesionalitas dalam memberikan informasi menjadi terjaga. Bekerja dengan kebanggaan akan menghasilkan satu tanggung jawab moral yang baik. Maju terus dunia pers Indonesia!

Disampaikan dalam diskusi rutin LK2 4 Maret 2010

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: