Beranda > Tulisan Bebas > Sanksi Pidana dalam RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Langkah Malas Perancang Undang-undang

Sanksi Pidana dalam RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Langkah Malas Perancang Undang-undang

Oleh: Derry Patra Dewa

Tak dapat dibantah lagi bahwa menikah (baca:kawin) adalah  hak asasi setiap manusia. Konvensi Internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional telah dengan jelas melindungi dan mengatur agar terjaminnya hak-hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. UU no 39 tahun 1999 juga menyebutkan hal yang sama di pasal 10 ayat (1).  Tak hanya instrumen hukum nasional, instrumen hukum internasional pun menjelaskan hal senada.  Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia/DUHAM) menegaskan posisi perkawinan sebagai hak asasi manusia melalui article 16 yang menjelaskan bahwa pria dan wanita tanpa batasan ras, kewarganegaraan, atau agama memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga. Dengan jaminan instrumen hukum nasional maupun internasional sudah jelas bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia.

Berbicara tentang perkawinan, tak hanya hak untuk menikah yang terlibat di dalamnya, namun hak-hak perempuan, hak untuk mendapatkan keturunan, hak anak, hak untuk memilih pasangan , dan lain-lain. Karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi seluruh hak tersebut sekaligus menjaga nilai-nilai dalam masyarakat (agama, kesusilaan, kesopanan,adat) tetap lestari adalah wajib. Pembentukan hukum perkawinan yang melanggar hak-hak di atas jelas adalah tiran, namun membentuk hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat juga akan menimbulkan resistensi dan jelas tidak akan efektif dalam keberlakuannya.

RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan adalah salah satu usaha pemerintah (sebagai penggagas) untuk membentuk hukum perkawinan yang akomodatif terhadap hak. Meski telah diusulkan sejak enam tahun lalu, namun kini baru menuai kontroversi (terima kasih kepada media). Hal itu mungkin karena kini RUU tersebut baru saja dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010.

Terlepas dari sulitnya mencari naskah asli draf rancangan undang-undang tersebut, berikut ini adalah pasal yang menjadi sorotan media dan masyarakat. Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.   Pasal 143, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mutah atau kawin kontrak. Pasal 144, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antar dua orang yang berbeda kewarganegaraan).[1]

Setiap pasal di atas mengandung kontroversi tersendiri. Pasal 142 ayat 3 seperti tertera di atas pada satu sisi dapat dianggap sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun jika dilihat dari niat yang mulia itu, mengapa menggunakan nominal uang sebagai jaminan? Bukankah hal itu merupakan penyederhanaan dalam penyelesaian masalah kawin kontrak (kawin mutah) yang sering dilakukan warga negara asing yang berniat tidak baik. Bagaimana dengan warga negara asing yang berniat baik? Bukankah hak mereka untuk menikah terhambat? Padahal dalam DUHAM article 16 number (1) “Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution”. Selain itu, pengaturan seperti pasal 142 ayat (3) amatlah mudah untuk dimanipulasi oleh pihak yang tidak beritikad baik.

Pasal 143 mungkin adalah pasal yang paling menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, terutama untuk sanksi pidana berupa denda. Mungkin dasar pemikiran dari pasal ini ialah agar kepastian hukum terhadap status perkawinan jelas sehingga terdapat jaminan terhadap hak-hak istri dan anak. Namun, hal itu tidak dapat diraih dengan sekedar mencantumkan nominal denda. Pendidikan hukum yang baik, sosialisasi peraturan, serta memberantas birokrasi yang korup nampaknya perlu lebih dikedepankan. Sesugguhnya peraturan yang mewajibkan setiap warga negara untuk mendaftarkan perkawinan sudah ada. Pasal 2 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan,”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kompilasi Hukum Islam bahkan mengatur lebih tegas dalam pasal 5 dan 6, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga tidak tepat jika hukum islam di Indonesia membiarkan umatnya menikah tanpa dicatatkan.

Pasal 144 juga cukup mengundang kontroversi karena sifatnya yang membatalkan perkawinan. Padahal menurut UU no 1 tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat (1)). Jika dasar pemikiran dari pasal 144 RUU ini adalah untuk melindungi hak-hak istri dan anak, maka aneh rasanya jika perkawinan justru dibatalkan, karena jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak. Memang bentuk kawin kontrak/kawin mutah adalah penyelundupan hukum baik hukum agama dan masyarakat, namun keberadaannya tak terlepas dari keadaan sosiologis masyarakat yang kondusif bagi praktek-praktek seperti itu.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial, namun keberlakuan suatu peraturan secara sosiologis tidak dapat dipaksakan hanya dengan sanksi pidana. Hal itu terbukti di negara Israel dan Turki yang juga ingin mengatur soal perkawinan Islam namun keduanya gagal[2]. Lagipula bukankah fenomena kawin kontrak, kawin siri dan mutah lebih disebabkan kepada kurangnya penghargaan terhadap hak-hak perempuan dan kurangnya pengetahuan akan peraturandi daerah tersebut. Rendahnya kepekaan birokrasi perkawinan(yang rumit dan mahal) juga menambah derita.

Perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak melalui peraturan mengenai perkawinan adalah mutlak perlu, namun cara yang ditempuh haruslah lebih “smart” daripada sekedar sanksi pidana dan denda. Pembuat peraturan perundang-undangan seharusnya tidak mengambil langkah “malas” melalui serangkaian sanksi pidana. Bukankah ada cara lain selain memberi hukuman? Pendidikan hukum bagi masyarakat, sosialisasi peraturan perundangan, pengefektifan birokrasi perkawinan, pendataan warga asing di lingkungan, hingga penegakan nilai agama oleh pemuka agama setempat seharusnya lebih dikedepankan.


[1] Diambil dari berbagai sumber dikarenakan sulitnya mencari teks utuh dari RUU tersebut.

[2] http://www.detiknews.com/read/2010/02/19/132327/1302769/10/bagir-manan-di-turki-dan-israel-sanksi-pidana-gagal-total

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: