Beranda > Tulisan Bebas > Dampak Sosial Kasus Mafia Pajak

Dampak Sosial Kasus Mafia Pajak

Oleh

Pramu Ichsan Chusnun

Permasalahan hukum di Indonesia seakan-akan tidak pernah berakhir. Kasus besar muncul di saat kasus besar lainnya masih dipermasalahkan solusinya. Nama Gayus Tambunan menjadi terkenal sesaat setelah Susno Duadji mengumumkan keterlibatan Gayus Tambunan dalam korupsi pajak hingga 24,6 miliar, bahkan lebih. Padahal, pajak adalah salah satu instrumen yang penting dalam jalannya pemerintahan suatu negara.

Pajak adalah salah satu penyumbang terbesar dalam pembangunan infrastuktur dan non-infrastruktur negara. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Negara tanpa pajak dapat diibaratkan seperti tumbuhan tanpa air. Tanpa air, tumbuhan tidak dapat berkembang subur dengan baik. Hal ini sangat identik dengan salah satu permasalahan negara indonesia. Permasalahan pajak yang belum mencakup seluruh rakyat indonesia lalu sekarang muncul mafia dalam pajak sehingga menghambat pembangunan di Indonesia. Apabila dari sektor ini saja sudah terkikis oleh koruptor, apa yang bisa kita gunakan untuk membangun negara kita agar lebih maju?

Tentu kita sudah mengetahui bahwa dalam info berita bahwa Gayus Tambunan sudah menyerahkan diri saat keberadaannya diketahui di Singapura. Namun dampak yang muncul akibat perbuatannya tidak berakhir begitu saja. Saat pihak berwajib berusaha untuk mencari penyelesaian dari kasus ini, muncul protes keras dari masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah. Lebih dari 12.000 facebookers telah mendukung aksi penolakan pembayaran pajak (Tax Avoidance) dan kemungkinan besar jumlah itu pun akan semakin bertambah. Disaat negara sedang membutuhkan masyarakat untuk mendukung pembangunan negara, disaat itu pula negara kehilangan kepercayaan masyarakat untuk membayar kewajibannya sebagai seorang warga negara yaitu pajak.

Ketidakpercayaan yang muncul di kalangan masyarakat disebabkan adanya kewajiban negara yang tidak terlaksana. Masyarakat sebagai warga negara sudah mengeluarkan sebagian hak-nya yaitu berupa gaji untuk negara memberikan fasilitas dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Namun, kewajiban yang diamanahkan kepada negara dikotori dengan korupsi. Apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negaranya? Apakah ini suatu cambuk peringatan bagi pemerintah untuk merombak ulang sistem dan birokrasi perpajakan di Indonesia agar tidak terjadi kasus yang sama?

gayus tambunan saat datang di bandara (31 Maret 2010)
Kategori:Tulisan Bebas
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: