Beranda > Lembar Kajian > Efek Domino Mafia Hukum di Indonesia

Efek Domino Mafia Hukum di Indonesia

Indonesia, yang belum lama memulai masa demokrasi seutuhnya, sekarang dihadapkan pada masalah yang cukup pelik dan telah menjadi agenda kerja pemerintah belakangan ini, yaitu Mafia Hukum. Meskipun telah dibentuk lembaga-lembaga penanggulangan mafia hukum seperti KPK, persoalan ini tidak selesai begitu saja, sebab perlu diketahui juga bahwa persoalan ini bersifat sistemik. Artinya, dalam menjalankan praktek Mafia Hukum tersebut, telah ada suatu langkah yang teratur sebagai sistem.

Pada diskusi rutin LK2 kali ini diawali oleh pembicara pertama, Arief Raja (Staf Bidang KI) yang membahas mengenai permasalahan mafia hukum dan reformasi penegak hukum. Topik ini mengalami spesialisasi dengan mengaitkan kenyataan yang ada dengan perkara Mafia Pajak, bagaimana reaksi masyarakat dan bagaimana pelaksanaannya; dibawakan oleh Pramu Ichsan (Staf Biro Jurnalistik) sebagai pembicara kedua.

Eksistensi sistem yang dinyatakan oleh pembicara di atas tidak hanya ditentukan oleh adanya tindakan yang sistematis, namun juga adanya manusia yang berpikir sistematik untuk tetap menjalankan bisnis Mafia Hukum tersebut. Memang telah ada upaya memberantas Mafia Hukum, namun upaya itu berujung pada terciptanya penegakan hukum yang reformis, atau praktek Mafia Hukum yang semakin terselubung. Bagaimanapun juga, upaya reformasi tanpa mempertahankan integritas penegak hukum akan melahirkan Mafia yang semakin cerdik dalam mencari celah dalam penegakan hukum.

Pembicaraan ini mengarah pada diskusi mengenai bagaimana menanggulangi Mafia Hukum. Salah seorang peserta diskusi menyatakan bahwa penanggulangan Mafia Hukum harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi tiga bagian yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Pertama, struktur di sini berarti lembaga-lembaga penanggulangan Mafia Hukum, mulai dari kewenangan KPK serta dalam perkara Mafia Pajak, melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Belakangan, muncul pula lembaga baru bernama Komite Pengawas Perpajakan (KPP) yang diresmikan oleh Menkeu Sri Mulyani, Jum’at, 26 Maret 2010. KPP muncul sebagai reaksi masyarakat menanggapi kasus Mafia Pajak yang marak dibicarakan akhir-akhir ini, sebagai fungsi pengawasan oleh rakyat.

Pertanyaan diskusi yang dilemparkan oleh pembicara kedua seputar kewenangan KPP ditanggapi forum dengan dua pandangan. Pertama, ada pandangan yang merasa KPP tidak efektif. Pasalnya, tiga dari empat kewenangan yang dimiliki oleh KPP telah ada pada lembaga lain. Pertama, kewenangan menampung masukan dan pengaduan masyarakat akan tugas instansi perpajakan serta menetapkan prioritas. Kedua, kewenangan meminta informasi tertulis kepada pihak selain instansi perpajakan untuk klarifikasi masukan masyarakat. Ketiga, kewenangan meminta keterangan kepada petugas  instansi perpajakan berhubung dengan pengaduan masyarakat. Terakhir, memberi rekomendasi dan saran kepada Menkeu untuk perbaikan instansi perpajakan. Perlu diketahui bahwa tiga wewenang pertama juga dimiliki oleh Dirjen Pajak (1) dan KPK (2,3), sehingga muncul opini bahwa ini bukti Dirjen Pajak tidak mampu menjalankan wewenangnya sendiri.

Ada juga pandangan yang menentang pandangan pesimis terhadap KPP. Ada pendapat dari peserta diskusi yang tidak setuju akan pembubaran KPP, sebab KPP telah dibentuk. Menurut dia, masyarakat harus optimis akan kerja lembaga baru tersebut.

Bagian kedua yang menjadi poin penanggulangan Mafia Hukum adalah substansi. Substansi yang dimaksud adalah Undang-Undang penanggulangan korupsi, suap, dan lain sebagainya. Undang-undang yang telah ada dan berlaku saat ini sudah sangat baik secara tekstual, tetapi pelaksanaannya belum memadai, sehingga substansi Undang-Undang tersebut menjadi tidak efektif.

Bagian ketiga adalah budaya hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Kenyataannya, praktek Mafia Hukum merajalela di dalam masyarakat, baik dalam lembaga tinggi maupun lembaga daerah sekalipun. Bahkan mungkin saja kita sendiri menjadi pelaku korupsi, suap, atau perbuatan lain yang melanggar hukum, sehingga budaya hukum masyarakat tidak lagi tegak. Salah seorang peserta diskusi menyebutkan bahwa jelas terlihat kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk bajakan. Tindakan tersebut sudah lumrah terjadi dalam masyarakat kita, sehingga sangat sulit untuk menanggulangi masalah Mafia Hukum ini dalam bagian budaya hukumnya.

Solusi yang muncul terhadap pertanyaan penanggulangan Mafia Hukum pertama-tama adalah edukasi hukum dan pendidikan anti-korupsi. Solusi ini dikemukakan dalam diskusi dengan dasar, praktek Mafia Hukum yang sekarang telah sering terjadi sangat sulit untuk dipatahkan, sehingga untuk mencegah budaya yang sama ke depannya, diperlukan edukasi sejak dini kepada generasi pengganti. Solusi lainnya adalah sosialisasi terhadap masyarakat tentang budaya hukum yang baik, dengan tujuan masyarakat mengetahui dan memahami, hingga kemudian mempraktekkan budaya hukum yang baik, sehingga pada akhirnya, budaya itu hidup dalam masyarakat yang menerima sosialisasi tersebut.

Selain tindakan preventif di atas, muncul pula opsi lain yang membuka pandangan baru dalam forum dan sempat memanaskan diskusi rutin menjelang akhir waktu. Solusi tersebut adalah people’s power, yakni menuntut implementasi rasa nasionalisme masyarakat untuk menghapus praktek Mafia Hukum yang saat ini terjadi. Diperlukan revolusi dalam bidang ini, sebab untuk mencabut permasalahan Mafia Hukum hingga ke akarnya, hanya dapat dilakukan oleh kekuatan rakyat yang bersatu.

Kesimpulannya, reformasi penegakan hukum harus dapat menyentuh mentalitas penegak hukum, sehingga praktek Mafia Hukum dapat diberantas habis, baik dengan tindakan preventif seperti edukasi dan sosialisasi budaya hukum, maupun dengan people’s power. Bagaimana pun juga, penanggulangan Mafia Hukum ini harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi struktur, substansi dan budaya hukum yang ada dalam masyarakat.

Unduh Lembar Kajian ini selengkapnya di

http://www.4shared.com/document/p1T4cXWm/Lembar_Kajian_7_Efek_Domino_Ma.html

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: